Warga Kepung Kantor ATR/BPN Tangsel, Tuntut Penyelesaian Sertifikasi Tanah PRONA Gratis

Tangerang Selatan. Asgolnews.com– Sebanyak 1.500 massa dari berbagai wilayah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengepung kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tangsel, di Jalan Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong Kota Tangsel (20/12/2017).

Massa datang kekantor ATR/BPN dalam rangka aksi damai, karena kesal setiap pengurusan tanah dikenakan tarif yang tinggi yang dipatok oleh oknum tertentu di Kantor BPN Tangsel. Besarannya pun variatif, mencapai sekira Rp.2 juta hingga Rp.3 juta per sertifikat.

Saprudin Roy selaku Koordinator aksi mengatakan bahwa “Program Prona itu gratis, tapi pada prakteknya dikenakan biaya 2-3 juta. Pungli di BPN Tangsel sangat parah. Diduga banyak calo yang gentayangan, BPN Tangsel tidak berani menentukan harga dan jangka waktu yang jelas serta transparan dalam pengurusan tanah”.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), bahwa masyarakat tidak dibebankan biaya alias gratis, karena masalah pembiayaanya ditanggung APBN (sesuai pasal 12 ayat 1). Masyarakat hanya dibebani biaya materai dan administrasi dari program yang kini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu.

Maraknya dugaan praktek pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah di BPN Tangsel, massa pendemo menuntut pelakunya dipecat dan dihukum seberat-beratnya.

“Pungli merajalela, hanya satu hukuman buat koruptor yaitu hukuman pancung” tambah Roy.

Ketua Bamus Tangsel Julham Firdaus bahwa “Itu program pemerintahan Presiden Jokowi yang harusnya dilaksanakan sebaik mungkin hingga ke struktur paling bawah, semuanya gratis, karena memang Prona ini juga diperuntukkan untuk masyarakat tak mampu”.
“Sementara kenyataanya semuanya dikenakan biaya jutaan per sertifikat, kasihan warga kita, mereka bingung mau mengadu ke mana. Makanya kita sampaikan aspirasi itu lewat demo ini” tambah Julham.

Massa pendemo meminta bertemu dan menuntut aspirasi mereka diterima oleh Kepala BPN Tangsel, sempat bersitegang antara pendemo dengan aparat keamanan dan Kepolisian yang menjaga aksi tersebut didepan pintu gerbang Kantor BPN Tangsel, sebelum audiensi berlangsung.

Sementara, Kasie Sengketa dan Pengendalian Permasalahan Pertanahan kantor BPN Tangsel, Kadi M. mengatakan, dia akan menampung semua permintaan pendemo. Dia memastikan, dalam pengurusan sertifikat Prona tak ada biaya apapun yang dikenakan kepada masyarakat.
“Pihaknya terima berkas dari masyarakat yang sudah lengkap dan kami daftarkan kemudian sertifikat terbit dan kami tidak menerima sepersenpun. Masyarakat mempunyai kewajiban melengkapi persyaratan. Prosesnya satu tahun anggaran dan terpublikasi di kantor kelurahan”. Ujar Kadi.

Kadi menambahkan “Terkait pungutan liar, kalau ada buktinya laporkan pada kami, pasti akan kami tindak, kalau sampai pelanggaran berat akan kami pecat. Adapun terkait biaya dan jangka waktu penyelesaiannya sedang dirapatkan, agar lebih transparan” (Abdul).

No Responses

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!