Wabub Gusnan Mulyadi Meminta Penegak Hukum Usut Pekerjaan Hotmix Tahun 2017

Bengkulu Selatan, asgolnews.com-Pekerjaaan proyek peningkatan jalan hotmix yang ada di Bengkulu Selatan tahun 2017 diduga banyak yang di kerjakan asal jadi , salah satu contoh Proyek hotmik Di Talang Randai Desa padang Nibung yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Indo Perkasa di Kecamatan bunga mas, diduga amburadul.

Proyek dengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3.252.154.000,- itu diduga tidak sesuai dengan spek yang ditentukan.

Dari hasil liputan dilapangan yang terjadi saat pihak asgolnews.com menelusuri pekerjaan tersebut,29/11/2017 lalu diduga pekerjaan ini dibuat asal jadi sehingga tidak sesuai dengan spek seharusnya yang harus dilakukan pihak pelaksana “JIMAS GROUP”.

Dari ketebalan hotmix saja sudah sangat tampak apa lagi kualitas hotmik yang sudah tidak layak dipakai alias sudah basi alias aspal sudah dingin tidak lagi panas sehingga daya rekat aspal sudah tidak lagi kuat.

Bukan hanya itu saja diduga pondasi bawah hotmix diduga tidak menggunakan Bis sebenarnya melainkan disinyalir hanya menggunakan koral biasa agar dapat ratakan permukaan tanah untuk wmembuat pondasi untuk meletakan aspal.

Lebih jauh lagi Dalam pondasi hotmix tersebut ketahanan pindasi tidaklah kuat alias lemek bila dilewati kendaraan lebih 3 ton berpengaruh membuat aspal terkelupas seperti kotoran tahi sapi dan tepenyok.

Inilah juga yang menunjukan Indikasi dugaan tidak sesuai spek itu diduga sewaktu penghamparan campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal yaitu Asphalt Mixing Plant [AMP] pada permukaan jalan yang akan dikerjakan tidak mengunakan alat Asphalt finisher.sehingga jalan tidak rata dan ketebalannya beraneka dan sudah ada tampalan aspal yang diduga sudah terkoyak padahal baru beberapa hari di buat.

Rata-rata pekerjaan hotmik di tahun 2017 diduga hampir seluruhnya amburadul.

Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dengan tegas mengecam pelaksanaan kegiatan yang asal asalan seperti ini dengan menggunakan uang negara.

Dirinya menuturkan Seluruh pekerjaan proyek (pengadaan barang dan jasa) pemerintah ada aturan yang mengatur, begitu juga proyek infrastruktur yg di bawah dinas PUPR BS, UU Konstruksi, KEPPRES, Bestek dan Kontrak, itu merupakan landasan pekerjaan yg harus di patuhi semua pihak, baik rekanan maupun pemilik pekerjaan (Dinas PUPR).” ujarnya.

Lanjut wabub “Nah kalau pertanyaannya siapa bertanggung jawab tentunya semua pihak yg terlibat (Dinas PUPR, Kontraktor, Konsultan baik perencana maupun pengawasan), dan secara lebih luas Saya Wabup dan DPRD sendiri harus turut serta dalam sisi Pengawasan dan Kontrol, memastikan Uang Negara di belanjakan sesuai aturan.

Lebih tegas lagi wabub menjelaskan “Soal apa yang harus di lakukan pemerintah bila ada kontraktor asal-asalan begini, ya kedepannya harus lebih selektif memilih pemasok barang dan jasa, apa lagi saya baca pemberitaan yang lalu bahwa hal begini sudah berlangsung bertahun, oya kemarin secara lisan saat RAKORBANGCAM juga Kades Telaga Dalam menyampaikan keluhan kalau Jalan Cinto Mandi telaga dalam yg di bangun tahun lalu sdh rusak cukup parah. Nah kejadian2 seperti ini menunjukan ada yg salah dlm tata kelola keperoyekan, hal ini di perparah dengan beberapa pekerjaan yang putus kontrak pada tahun 2017 lalu, pekerjaan yg tidak bisa di bayar hingga merugikan kontraktor dan lain sebagainnya”jelasnya.

“Hal ini bukti nyata bahwa ada yg salah dalam pengelolaan kepemerintahan (APBD), seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Kontraktor yang begini harus masuk daftar blacklist itu aturannya (baik perusahan maupun orang yg bertanggung jawab).”tuturnya.

“Yaa jelas kalau ada indikasi kerugian negara penegak hukum tidak boleh lengah dan harus sigap bergerak, ini kewajiban penegak hukum yg melekat baik di minta maupun tidak diminta, kita tunggu saja pasti aparat hukum secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya akan mengusut hal itu secara tuntas dan profesional, bila ada kerugian negara harus diusut tuntas dan bila tidak ada kita juga berikan apresiasi pada kontraktor yg bekerja dengan baik”katanya.

“Oya mengenai pemberitaan sosmed beberpa waktu yg lalu, tidak mungkin itu aparat hukum berdiam diri, itu kewajiban mereka koq, yakinlah mereka profesional tidak pandang bulu, siapa yg bersalah pasti dihukum”.

“Oya nanti kita pantau bersama dan Pers serta masyarakat juga harus menjalankan fungsi sosial kontrol dalam hal ini demi terciptanya pemerintahan BS yg bersih dan BS semakin maju”Demikian Gusnan.(Dee)

No Responses

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!