Tuntutan PT PSP Rp 8,8 M Belum Dipenuhi, Bupati Seluma Langgar Sumpah Kepala Daerah

 

SELUMA,asgolnews.com- Mantan bupati Seluma Murman Efendi SE yang mempertanyakan tindak lanjut pembayaran tuntutan PT PSP (Puguk Sakti Permai) atas pembayaran ganti rugi proyek Multi Years yang dimenangkan PT melalui putusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 8,8 Milyar.

Adanya surat dari mantan Bupati Seluma Murman Efendi SE itu ,menjadi polemik baru DPRD Seluma dan Pemkab Seluma. Oleh karenanya, DPRD Senin (6/3/2018) menggelar rapat dengar pendapat bersama pemkab melalui unsur terkait .

Dalam surat itu, mantan bupati menilai jika Bupati Seluma H. Bundra Jaya SH.MH telah melanggar sumpah kepala daerah dan belum menindak lanjuti putusan MA untuk membayar tuntutan PT PSP senilai Rp 8,8 milyar tersebut.

Ketua DPRD Husni Thamrin SH.MH saat rapat dengar pendapat
” Bahwa surat yang disampaikan bupati Seluma tertanggal 22 februari lalu ke DPRD Seluma yang ditujukan ke 5 unsur terkait lainnya” sampainya.

Menurut Ketua DPRD, surat tersebut sudah disampaikan ke kepala daerah dan pihak terkait lainnya dan putusan tersebut sudah inkrah serta memiliki kekuatan hukum.

” Isinya beliau mempertanyakan bagaimana dengan keinginan atau niat baik dari bupati Seluma untuk menghormati putusan mahkamah Agung yang telah bersifat inkrah” sampai Husni.

PT PSP milik mantan bupati Seluma H.Murman Efendi ini menggugat Pemda dan DPRD Seluma berkaitan dengan pemutusan dan akibat pemutusan kontrak pengerjaan proyek multi years yang berdampak  kerugian materil dan non materil. Sementara pemerintah daerah juga telah mengajukan fatwa ke MA namun ditolak karena sudah inkrah.  Berkaitan dengan hal itu, DPRD dan pemda Seluma  sudah beberapa kali lakukan negoisasi dengan  di fasilitasi pihak Pengadilan Negeri, Pemkab sendiri menyanggupi membayar namun hingga kini persoalan itu belum selesai.

” Pemkab sudah mengajukan usulan melalui APBD-P u ntuk bayar, karena ini sudah inkrah. DPRD, menyetujui anggaran dengan TAPD. Anggaran teraebut sudah dimasukkan di APBD-P sebesar 4 miliar di tahun  2017. Sampai dengan 31 des 2017 pemkab juga belum membayarkan itu.

Jika berkaitan dengan pengangaran, DPRD sudah berperan karena sudah dimasukkan di APBD. DPRD memiliki peran pengawasan. Intinya mengapa hal tersebut tidak dibayarkan.

“Menurut pengacara pihak PT PSP, tidak ada surat dari pemkab ke Murman untuk dilakukan penagihan. Jika kami tidak melakukan pengawasan ,maka DPRD dapat ditindak melakukan pelanggaran. Dan jika ini sudah diperdakan namun tidak dilaksanakan berarti sebuah pelanggaran” sampai ketua.

Sementara itu, asisten 1 pemkab Seluma Mirin Ajib SH.MH mengungkapkan pihaknya meminta secara detail tudingan adanya pelanggaran yang dilakukan bupati Sekuma H.Bundra Jaya SH.MH.

” Kami paham betul bupati sudah tanggung jawab terkait pemerintahan, masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas yang termuat dalam aturan dan undang-undang. Sebab sejak Zaman pemerintahan Murman, saya sudah menjabat bagian hukum. Kamilah yang andil dan sebagai pelaksama bagian hukum. oleh karenanya kita saling hormati mantan dan bupati Seluma” sampai Mirin.

Menurut Mirin, pihaknya juga telah melakukan amaning atau musyawarah untuk selesaikan putusan baik secara eksekusi atau musyawarah 10 kali lebih terkait putusan pembayaran senikai RP  8,8 milyar.”paparnya.

Namun adanya temuan audit BPK terhadap PT PSP senilai Rp 9,7 milyar, menjadi bahan pertimbangan putusan MA yang mengharuskan pemkab membayar tuntutan PT PSP senilai Rp 8,8 milyar tersebut.

” Terkait adanya putusan MA dan temuan BPK, Kami sudah koordinasi  BPK, Kejari bahkan ke MA, bahwa temuan BPK juga bersifat final dan mengikat.

Kami juga telah analisa berdasarkan UU dan hukum. Putusan MA yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kami terima,
dan tidak bisa ditolak. Tetapi ketika kami sampaikan ke BPK, temuan BPK juga bersifat final dan mengikat. Bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengeksekusi aset daerah, namun pihak pengadilan juga menolak” jelas Mirin.

Ditambahkan Mirin, persoalan kedua pemkab juga menilai saat ini keberadaan PT PSP juga sudah tidak jelas dan statusnya, izin dan segala bentuk legalitasnya.

” Kalau tidak diketahui statusnya maka Pengadilan Negeri sarankan untuk tidak dibayar karena jika tetap dibayarkan sifatnya akan diserahkan ke pribadi” demikian Mirin.
Dibagian lain, kepala Inspektorat Seluma Drs. Ramlan Fahmi mengungkapkan  pihaknya telah berupaya terkait temuan BPK dengan menindaklanjutinya.

” kami telah beberapa kali kirimkan surat ke PT PSP. Dari jumlah temuan BPK, pihak PT PSP baru membayar angsuran sekitar Rp 243 juta.” Sampainya.

Persoalan tuntutan PT PSP saat ini masih terus bergulir, pemkab bersama DPRD Seluma sendiri saat ini masih mencari solusi terkait hal tersebut. (Aw)

No Responses

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!