Puluhan Peserta Dari Berbagai Desa Mendatangi DPRD Kabupaten Pandeglang Untuk Melakukan Audiensi. 

 

Kabupaten Pandeglang, asgolnews.com– DPC APDESI Pandeglang ( Asosiasi Pemerintah Desa se – Indonesia ) dan Gerakan Masyarakat Desa (GeMaDesa) melaksanakan Audiensi dengan anggota DPRD Kab. Pandeglang, terkait Penyelenggaraan Pilkades 2017 di Ruang Bamus (Badan Musyawarah) Gedung DPRD Senin, 06/02/2017.

Dalam Audiensi tersebut dihadiri sekitar 60 orang peserta diantaranya Perwakilan Kepala Desa Definitif Se-Kab. Pandeglang, Perwakilan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Anggota Masyarakat Desa yang belum memiliki Kepala Desa. Audiensi itu dipimpin oleh Uhadi, SH sebagai (Korlap).

Saat kedatngan para Audiensi itu disambut dengan baik oleh anggota komisi I DPRD Kab.Pandeglang yang dipimpin oleh Habibi Arafat,Spd (Ketua Komisi I).

Para Audiensi itu menyampaikan yang diwakili oleh Uhadi, SH (Korlap) yang menuturkan sebenarnya ada dua hal inti yang kami ingin sampaikan, yaitu Dana desa berdasarkan Permendes No. 22 tahun 2017 sudah jelas, tetapi sekarang dibatasi oleh Perbup No. 6 tahun 2017, terkait penyelenggaraan perangkat desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa.

Dalam Perbup tersebut banyak sekali kerancuan dan tumpang tindih, diantaranya 10 program Bupati yang tertuang dengan pagu yang dibatasi persentase anggarannya, sehingga  penyerapan dana desa tidak tepat guna.

Terkait pembangunan prioritas seakan akan pembangunan program itulah yang dibutuhkan oleh desa, seperti pembangunan tempat pembuangan sampah dan pengadaan angkutan sampah roda tiga yang sesungguhnya tidak semua desa memiliki tipologi yang sama, selanjutnya pembuatan kavling blok yang mudah dibuat, se akan-akan ini adalah prioritas sehingga semua desa berlomba lomba membuat kavling blok demi penyerapan anggaran pembangunan desa, padahal kegiatan tersebut hanya dibatasi 20 persen saja.

Dan juga yang ke dua pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 43 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak. Kami menunggu sudah lama, kenapa harus nunggu November atau Desember​, kenapa harus nunggu pertanggung jawaban yang lama dan seterusnya. Anggaran sudah ada, kenapa tidak juga dilaksanakan. Apa masalah sebenarnya pemda ini? Kami harus diberi penjelasan jelas.

Dalam Audiensi itu Heri Abdul Halim ( Sekretaris DPC APDESI Kab.Pandeglang) juga memberikan makaud tujuan mereka ke sini  antara lain. kami ingin penyelenggaraan pilkades agar dilaksanakan serentak pada bulan mei tahun 2017,  karena telah banyak nya timbul ujaran kebencian diantara masyarakat dengan kades definitif yang tidak kunjung diganti, pembiaran-pembiaran terhadap penjabat kades definitif oleh perangkat desa dan persoalan persoalan desa yang banyak mandek karena belum adanya kepala desa definitif.

Dalam penyamapaiyan itu juga warga dan perangkat desa, keberatan atas terbitnya Perbup No 6 tahun 2017. Alasannya, dari dasar pendahuluan, hingga isi pasal-pasal semua bertentangan dengan kebutuhan desa.

Hal ini ada alasanya sebab yang tertuang dalam permendes bahwa pembangunan desa diperoleh dari gabungan dana pusat, daerah dan provinsi dll yang mengikat. Artinya dana desa adalah hak desa. Akan tetapi Perbup No. 6 sungguh terlalu jauh dan sudah banyak mengatur hak desa.

Sehingga penentuan pagu desapun kami nilai, kurang pas. Padahal ruang lingkup penggunaan dana desa sudah jelas adalah kewenangan desa. Kepala desa diberikan keluesan berekspresi untuk membangun desanya sendiri, karena kami tau persis apa yang kami butuhkan, bukan prioritas-prioritas yang tidak jelas yang disebutkan pada 10 Program bupati.

Mendengar keluhan itu Habibi Arafat Spd menjelaskan kepada warga dan anggota lainya Sebenarnya aspirasi-aspirasi bapak ini sudah pernah kami bahas dan disampaikan kepada bupati, alangkah lebih baik hal ini dipertimbangkan dan dikoreksi kembali.

“Saya paham Kepala desa rata-rata merasa terbebani atas 10 program yang harus dijalani oleh kepala desa, Untuk itu kami komisi I DPRD sangat menyayangkan seharusnya dalam penyusunan perbup tersebut kami dilibatkan.” jelasnya.

Lanjut Habibi “Saya sempat marah dan kecewa, kenapa kami tidak diajak kordinasi, atas produk ini. Kalau pun memang DPRD tidak dilibatkan karena aturan, namun alangkah baiknya kami diajak minimal meminta pertimbangan, sehingga ketika ada persoalan kami memahami produk tersebut dan dapat membantu menjembatani dengan perwakilan desa. Bukan hanya pada saat begini.

“Untuk itu pertemuan ini tetap akan kami lanjutkan dan sampaikan ke pihak eksekutif agar semua bisa clear dan jelas. Jika memang ada masalah sebaiknya Perbup ini di perbaiki dan dilakukan uji petik terlebih dahulu.”demikian Habibi.

Dalam kesempatan itu Mahmud Ali (Sekertaris Dinas Pemdes) memberikan pandang bahwa intinya Perbup dibuat karena adanya desakan pasal 2 butir b permendes 22 yang mengharuskan pemerintah daerah membuat acuan dan pedoman teknis dalam penyerapan anggaran desa. Yang kedua berdasarkan Permenkeu yang terakhir No. 49 tahun 2016 tercantum perintah bahwa semua daerah wajib membuat Perbup yang memuat tata cara pembagian dana desa termasuk Tata cara perhitungan pembagian dana desa.Penetapan rincian dana desa. Mekanisme penyaluran dana desa. Prioritas penggunanaan dana desa. Penyampaian pertanggungjawaban atas relalisasi anggaran. sangsi administratif” jelasnya.

“Berdasarkan hal tersebut, jelas Perbup itu hadir karena aturan aturan diatas, bukan karena keinginan pemerintah daerah sendiri.”

“Untuk itu Adanya miss persepsi yang harus kita luruskan dan kita singkronkan bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan prioritas dan sebagainya. Pada Butir 17 bagian 1 : prioritas program pembangunan yang di maksud adalah program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pandeglang, jika memang dirasa tidak prioritas dengan desa itu sendiri kita akan kaji ulang.” pinta ali.. (Andry)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan