Kesbangpol Kota Tanggerang Gelar Seminar Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 2017

Tanggerang, asgolnews.com- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tanggerang, menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik Ormas, LSM dan Parpol diwilayahnya. Kegiatan tersebut, berlangsung di Gor Jatiuwung, Jl. Pajajaran No. 10, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang,Kamis (23/3).

Kegiatan yang dihadiri Sekitar 250 orang perwakilan Partai Politik, LSM dan Ormas Se-Kota Tanggerang ini mengambil tema “Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 2017”. Hadir sebagai pemateri yaitu: Sri Kurniati HP (Kadiv. Pelayanan Kumham, kemenkumham Wilayah Banten), Andi Muhammad Yusuf (Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Pol dan PUM, Kemendagri), Sanusi Pane (Ketua KPU Kota Tangerang).

Kepala Kesbangpol Kota Tangerang Temmy Mulyadi mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan kader partai politik, LSM, dan Ormas dalam hal politik yang bersubstansi politis sebagai bahan untuk politik praktis,

“perhelatan politik pada 2018 yaitu dilaksanakan pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan hajat para kader partai politik, partai politik harus dimulai dari sekarang dalam mempersiapkan pesta demokrasi, agar tercipta suasana kondusip, dan indeks partisipasi masyarakat harus meningkat,” ujar  Temmy Mulyadi saat menyampaikan sambutannya.

Ditempat yang sama Kadiv. Pelayanan Kumham, kemenkumham Wilayah Banten Sri Kurniati Handayani Pane mengatakan Organisasi Politik dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia, bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam bidang politik dan menyamakan perspektif hukum dan ham diantara kader parpol-parpol, khususnya yang ada di wilayah Kota Tanggerang.

“Kader partai perlu mendapatkan pembinaan agar profesional dibidang politik, begitu pula partai politik sebagai salah satu sarana komunikasi di bidang politik, bisa lebih profesional. Sebagai anggota masyarakat dan kader partai, kita harus mempelajari Hukum dan HAM yang berlaku di negara kita, supaya kita semua tidak berkontradiksi dengan hukum dan HAM.” Ujarnya

Dalam kesempatan itu Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Pol dan PUM, Kemendagri Andi Muhammad Yusuf mengatakan Dalam hal Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, seperti Bantuan parpol digunakan sebagai penunjang pendidikan politik dan sekretariat parpol, bantuan politik berasal dari APBN dan APBD, dan bantuan politik digunakan untuk pendidikan politik dan masyarakat.

“penggunaan dana bantuan bagi partai politik, harus disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini banyak temuan BPK, terkait penggunaan dana oleh partai politik,” demikian andi.(abdul)

 

 

 

 

No Responses

Tinggalkan Balasan