Gabungan Masa Unjuk Rasa di Depan Kantor Badan Ketahanan Pangan Pandeglang

Kabupaten Pandeglang, asgolnews.com- Rabu 08 Maret 2017 Pukul 11.35-12.15 WIB di Depan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang Jl. Raya Labuan KM. 02 Kompleks Perkantoran Cikupa, Pandeglang. Telah berlangsung Ujuk Rasa oleh Gabungan Masa yang terdiri dari Elemen Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang (JAMP) dan Persatuan Pergerakan Pemuda Pandeglang (P4), terkait masalah Penyaluran Raskin Tahun 2016-2017 di Pandeglang.

Aksi Unjuk Rasa diikuti 15 orang tersebut menuntut  Audit hasil pungli raskin pagu tahun 2015-2016 yag ada di desa waringin jaya kec.cigeulis. dan Pihak kecamatan cigeulis harus bertanggung jawab atas adanya dugaan pungutan liar yang sudah di lakukan oknum Desa waringin jaya serta Ungkap penjualan raskin yag ada di desa waringin jaya. Periksa segera oknum kepala desa yag melakukan pungli.

“ Pihak yudikatif dan legislatif jagan menutup mata dalam pengawasan pendistribusian program raskin,  kepada pihak yudikatif jagan tutup mata atas terjadinya pungli raskin di Desa waringin jaya.” Ujar Arif/Ekek (Korlap P4), Sujana (Korlap JAMP), Ahmadi/Rewok (Wak. JAMP) dalam orasinya.

Tak hanya itu Bupati pandeglang harus segera mencabut SK kepala desa Waringin jaya dan  Periksa segera oknum kepala desa yag di duga melakukan penyalahgunaan program raskin serta oknum kecamatan oknum dinas ketahanan pangan dan oknum Sub Drive Bulog lebak -Pandeglag diminta untuk Tingkatkan kualitas raskin jgn sampai kualitas raskin buruk.apek dan berdebu.

“Jika tuntutan dan arahan ini tidak di indahkan maka kami akan trus melakukan unjuk rasa.dan Bebaskan 3 Warga Yang di Kriminalisasi serta  Hentikan Intimidasi & Kriminalisasi Terhadap Warga,” Ujar Korlap P4 Arif.

Setelah menyampaikan Orasinya akhirnya Aksi Unjuk Rasa diterima oleh perwakilan dari Dinas DKP Kab.Pandeglang yaitu Rizal Muhrizal (Kasi Harga Pangan Rastra/Raskin).

Dikatakan Rizal Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan tidak ada di tempat, aspirasi akan tetap kami tampung dan kita bicarakan secara baik-baik. Sekarang Raskin sudah berganti nama menjadi Rastra yaitu Beras jahtera.

“Sesuai pedoman umum, memang harga Rastra yaitu 1600/liter. Namun jika terjadi permasalahan atas kenaikan harga atau kesalahan prosedur distribusi bukan wilayah kerja DKP. Menyangkut tata kelola Rastra itu dibagian Timkor (Tim Kordinasi Rastra) dan wewenang DKP ada pada pengawasan Timkor tersebut Permasalahan penggelembungan data dan terkait markup harga raskin akan menjadi masukan dan catatan kami.” Ujar Rizal

Lebihlanjut dikatakannya pihak DKP juga akan mengawasi dan menaikan asas manfaat dari raskin ini, agar benar benar optimal di serap oleh keluarga miskin.

“Setiap desa memang berbeda letak dan geografis, ini berpengaruh pada harga distribusi. Namun hanya berkisar 100 rupiah per liter. Untuk itu jika ada yang menyalahgunakan akan kami tindak lanjuti ke timkor. Jika terbukti adanya pelanggaran dan sebagainya tidak menutup kemungkinan Satgas Pungli akan bertindak “ demikian Rizal. (Andry)

 

 

 

 

 

No Responses

Tinggalkan Balasan