Fraksi Demokrat: Ada Nuansa Indikasi “Modus” Penganggaran APBDP Tahun 2018 Kabupaten Bengkulu Selatan


Bengkulu Selatan, asgolnews.com- Rencana Pembayaran hutang kepada pihak ketiga rekanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017 yang bakal dibayarkan pada APBD P 2018 dinilai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bengkulu Selatan Faizal Mardianto melanggar mekanisme yang berlaku. Hal itu dikarenakan dalam hal kegiatan fisik APBDP Tahun Anggaran 2017 dibayar secara hutang, Ada Indikasi mendahului Anggaran sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2005 pasal 54 ayat 1, bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran belanja keuangan daerah untuk tujuan Anggaran yang tak tersedia dalam APBD.
“Kami dari fraksi Demokrat merasa dibohongi dan ada nuansa indikasi modus dalam sistem amburadulnya penganggaran, kenapa dari rencana penganggaran APBDP Tahun 2018 itu tidak disebutkan Nama kegiatan.hanya disebutkan berhutang saja" ujar Faizal dalam dalam penyampaian pandangan fraksi, senin (24/9).

Tak hanya itu ,dikatakannya di dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016/2021 dimana visi dan misi bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tidak menyebutkan bahwasanya pemkab bengkulu selatan dalam melakukan program, tujuan, sasaran, capaian, dan peningkatan dengan tidak membebani APBD Bengkulu selatan dengan cara berhutang.
“Fraksi Demokrat merasa ada kejanggalan, pembayaran tidak termasuk dalam RKPD, ini menjadi persoalan yang sangat sosial,” ujar faizal.

Lebih lanjut dikatakannya Pemkab Bengkulu Selatan tidak mampu memperlihatkan dokumen- dokumen MoU atau nota kesepakatan tentang hutang daerah sebagai landasan hukum yang menguatkan.
“fraksi demokrat menyarankan agar pembayaran hutang kepihak ke 3 ditunda dulu, sampai ada regulasi dan aturan yang jelas,”demikian Faizal.(cw2)

No Responses

Tinggalkan Balasan