DPRD BU Kritisi Jawabpan Legislatif Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Bengkulu Utara, asgolnews.com-Sidang Paripurna dengan agenda jawaban pihak eksekutif terhadap pandangan umum 7 fraksi DPRD Bengkulu Utara tentang 2 raperda yakni Reperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang tempat pelelangan ikan dan Retribusi Jasa Penjualan Produk Usaha Daerah pada senin (23/4/2018) digelar.

Sidang Paripurna DPRD dengan agenda mendengar jawaban pihak eksekutif tentang 2 raperda ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD BU H Bambang Irawan ST.M.Hum dihadiri oleh segenap anggota DPRD BU, Wakil Bupati BU Arie Septiadinata, Kepala SKP,OPD dan tamu undangan lainnya.

Jawabpan eksekutif menuai kritikan karena dinilai jawaban pihak eksekutif asal-asalan saja oleh pihak legislatif.

Dimana, Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua (Waka) 1 Bambang Irawan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Arie Septia Adinata, SE Dengan Agenda mendengarkan Padangan Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Usulan Dua Raperda tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha dan Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah No 1 Pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi Usaha Daerah, Slamet Waluyo dari Fraksi Nasdem mengkritisi atas kebijakan Esekutif yang menempatkan Pejabat yang tidak Profesional dan bukan pada tempatnya.

Selain itu, Slamet Waluyo juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada Petani.

Sementara, Supriyanto dari Fraksi Gerindra mengkritisi kebijakan Esekutif atas Mutasi 6 Pejabat Eselon II yang baru saja dilantik bertentangan dengan atau tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Fraksi Gerindra juga mengulas persoalan penyaluran Dana Hibah oleh Pemkab kepada yayasan yang tidak sesuai dengan permendagri nomor 14 tahun 2016.

Dimana, dituliskan dalam Permendagri tersebut, bahwasanya, syarat bagi penerima hibah, Yayasan harus terdaftar di kemenkumham minimal 3 tahun sejak didirikan.(red)

No Responses

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!