Bengkulu Selatan “Emas” Atau “Imitasi”

Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program utama untuk mewujudkan Bengkulu Selatan “EMAS” dibawah pimpinan H Dirwan Mahmud dan Gusnan Mulyadi terus digenjot. Artinya pembangunan Jalan Hotmix, bendungan, Air Bersih dll terus berjalan dan berpacu dengan waktu sampai masa kepemimpinan mereka nanti habis.

Percepatan pembangunan infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar proyek meningkat karena tercipta lapangan pekerjaan baru, formal dan informal. Hampir semua proyek infrastruktur dikerjakan diduga oleh kolega bupati sebagai kontraktor utama dibalik layar dan semua dikerjakan dengan cepat.

Wujud konstruksi proyeknya tampak, namun apa benar proyek tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah keselamatan dan kepatutan sesuai dengan standar yang berlaku? Artinya apakah semua proyek dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik kualitasnya? Ini sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Pemerintah Daerah mengingat proses pembangunan infrastruktur membuat banyak masyarakat harus tercerabut dari daerah aslinya.

Komitmen Bupati untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur tampaknya tidak disertai dengan langkah kehati-hatian yang tinggi dari para pembantunya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, terutama dari sisi konstruksi. Akibatnya Hingga saat ini sudah sekitar 4 proyek infrastruktur yang terekspos di publik diduga bermasalah.

Lalu, ke mana konsultan pengawas konstruksi yang dibayar mahal oleh Pemerintah? Atau apakah ada kesalahan sewaktu belajar di Perguruan Tinggi, sehingga para lulusannya mengabaikan Pengawasnya??

Maaf, ini bukan sarkasme tetapi sebagai pekerja di sektor publik yang tidak paham teknik konstruksi, saya hanya sekedar bertanya karena kejadian dugaan gagal konstruksi sudah berulang tetapi belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang tentang penyebab kejadian tersebut dan sanksi tegas yang diterapkan ke penanggungjawab proyek supaya kejadian tersebut tidak berulang.

Kejadian terakhir ambruknya bendung dan saluran irigasi air nindaian kecamatan ulu mannna yang dibangun pada tahun 2017 yang lalu, dan belum terexpos ke publik.

Pertanyaannya, apakah kita masih perlu membangun infrastruktur dengan cepat namun mengabaikan kualitasnya? Jangan sampai slogan “Bengkulu Selatan Emas, berubah menjadi Imitasi”.

Menurut penulis langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus segera memanggil dan memeriksa semua konsultan pengawas proyek infrastruktur yang duduga bermasalah. Konsultan pengawas harus pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan keselamatan konstruksi karena mereka dibayar untuk mengawasi mutu hasil kerja kontraktor. Mereka dibayar oleh proyek dengan uang APBD, jadi mereka harus bertanggungjawab.

Selanjutnya tentu pemilik proyek juga harus diperiksa, apakah ada tindakan yang merugikan negara alias korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Salam

Habi burahman,pemerhati pembangunan bengkulu selatan

No Responses

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!