ATPA Minta Bebaskan 3 Orang Pejuang Air Dan Usir PT.TPJ Dari Baros Dan Cadasari

Pandeglang Banten, Asgonews.com – Dalam hal perjuangan masyarakat pada akhinya juga bertitik klimaks dengan dilancarkannya aksi pada tanggal 6 Febuari 2017 yang lalu oleh masyarakat terhadap Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Kantornya, dalam tuntutanya, masyarakat meminta Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin memberhentikan aktifitas pabrik PT. TPJ atas dasar acuan-acuan yang diantaranya adalah; Ketentuan-ketentuan dalam Perda dan UUD yang memang bertentangan dengan pembangunan pabrik tersebut di daerah Baros-Cadasari, dan juga Pokok-Pokok Pemikiran DPRD Provinsi Banten serta surat instruksi dari mantan Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi terkait bagaimana pemberhentian aktifitas pabrik pada 2014.

Namun dengan jalannya aksi tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita sama sekali tidak menghiraukannya dan malahan ditengah-tengah aksi massa, beliau pergi meninggalkan kantor Bupati tanpa menemui massa aksi terlebih dahulu, dan dari itulah titik bagaimana massa aksi mulai gerah dan memiliki kesan bahwa perjuangannya yang kiranya telah berjalan 5 tahun diacuhkan oleh pemerintah. Maka massa aksi pun dalam perjalanan pulang saat melewati pabrik secara spontan atas dasar kekecewaannya masuk kedalam pabrik dan melakukan beberapa kerusakan didalam pabrik.

Akibat dari kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan penyisiran terhadap warga dihari setelah kejadian, ini juga merupakan bukti bagaimana cepatnya reaksi pihak aparat apabila ada hal yang merugikan pihak PT. TPJ, dan sebaliknya, bagaimana tidak adanya respon apa-apa daripada pihak kepolisian terhadap masyarakat yang sudah berjuang 5 tahun mempertahankan hak-hak dasarnya untuk hidup dengan menolak PT. TPJ.

Maka dengan tindakan penyisiran oleh kepolisian tersebut, tertangkap-lah 3 warga secara paksa tanpa surat penangkapan, yaitu; Fuadi, Bimbim dan Sair, dan lansung ditetapkan sebagai tersangka tanpa didampingi kuasa hukum, maka kronologis tersebut jelas memperlihatkan adanya praktik kriminalisasi oleh pihak kepolisian kepada warga yang berarti penangkapan ialah tanpa proses prosedural yang ada.

Setelah penangkapan itu pula, masyarakat dengan bersama kuasa hukumnya dari LBH Rakyat Banten, mengajukan Pra-Peradilan dan juga bersama elemen aliansi lainnya membangun posko perjuangan. Namun bersamaan dengan itu pula pihak kepolisian semakin massif dalam mengintimidasi warga, seperti untuk menutup posko dan mencabut pra-peradilan.

Oleh sebabitulah “Aliansi Tolak Privatisasi Air (ATPA) bersama dengan masyarakat Baros dan Cadasari Menuntut dan juga mendesak untuk :

  1. Bebaskan 3 orang Pejuang Air dan Usir PT.Tirta Preshindo Jaya (Mayora Group) dari Baros dan Cadasari
  2. Tolak Privatisasi Air
  3. Bebaskan 3 Warga Yang di Kriminalisasi
  4. Hentikan Intimidasi & Kriminalisasi Terhadap Warga

“Kami hanya minta aparat dapat bertindak tegas, dan mengerti akan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, dan tolong bebaskan 3 orang teman kami yang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena penangkapan mereka tidak sesuai procedural,”tegas Bowo.

Aksi yang dilakukan ATPA berjalan dengan damai, namun demikian tetap mendapatkan pengawalan yang ketat dai pihak kepolisian guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.(Andry)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan