Akhirnya Pihak Angkasa Pura II Lakukan Pertemuan Bersama Warga Rawa Regas


Tanggerang,asgolnews.com- Akhirnya pihak Angkasa Pura II melaksanakan pertemuan bersama dengan 25 orang perwakilan dari Masyarakat Rawarengas dan 50 orang peserta rapat dalam rangka Pembahasan pembayaran ganti rugi Lahan yang terkena pembangunan Ran Way III Bandara Soekarno Hatta di Ruang Rapat Cendra Wasih Gedung 601 area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta. Senin (20/3).

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Dirut Angkasa Pura II M Awaludin, Kapolres Bandara Soetta Kombes Pol Arief Rachman, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Harry Setiawan, Wakan Dandim 0506/Tgr Letkol Inf M Imam Gogor, Danramil 02/Btc Mayor Kav Imam P, Ka Tim pembebasan Tanah AP II Bambang Sunarso, Camat Kosambi Murhadi SE, Lurah Rawarengas Ingil.

Menurut Perwakilan warga Muklis mengatakan Pembebasan lahan Bandara Soetta sudah di rencanakan sejak tahun 1970 dan tahap 1 dilaksanakan tahun 1974 tahap 2 tahun 1979 pada saat itu masih bisa membeli tanah kembali, harga saat itu Rp 1800 /hektar jadi tidak ada gejolak.

“kenapa saat ini cuma ratusan hektar dan susah karena harga tidak sesuai, Pembebasan tidak mengakomodir asas keterbukaan dan kemanusiaan. KJPP harus di kaji ulang,” ujar warga.

Menanggapi pertemuan tersebut Kapolres Bandara Soetta Kombes Pol Arief Rachman mengingatkan warga jangan  mudah disusupi orang yang tak bertanggung jawab, sehingga bisa berhadapan dengan hukum,

“Saya Kawatir sehingga tujuan tidak tercapai. Ada hal hal yang harus di soroti terkait KJPP. Bentuk tim hukum untuk mengawal tuntutan agar tidak bersinggungan dengan hukum, Angkasa Pura II hanya juru bayar yang punya kewenangan adalah BPN dan Pemprov” ujar arif.

Dirut Angkasa Pura II Awaludin mengakui Pertemuan ini tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, perlu diadaakan pertemuan selanjutnya. Pembebasan Ini untuk membangun Ranway II diprediksi tidak mampu lagi menampung aktifitas penerbangan. Hal ini untuk kepentingan Negara PT AP II yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan.

“Saya berharap di pertemuan ini mendapat hasil yg efektif. PT AP II tidak bekerja sendiri di supervisi oleh Pemerintah pusat. Secara pribadi dan Institusi saya berempati dan simpati terhadap kondisi yg dirasakan masyarakat dan menerima tuntutan masyarakat. Akan tetapi Saya bukan ahli dalam aspek tehnis masalah pembebasan tanah, maka di tunjuklah KJPP untuk melaksanakan hal tersebut,” ujar Awaludin.

Lebih lanjut dikatakannya Terhadap persoalan teknis / kesalahan perhitungan akan meriview hasil perhitungan KJPP. Kalau ada kebijakan yang tidak adil maka akan di review ulang dan akan ada evakuasi,

“Kita sangat setuju mengikuti UU yang berlaku. AP II butuh masyarakat untuk berdiskusi agar pembebasan memenuhi aturan yang ada.  PT AP II tidak pernah menolak masyarakat sekitar bekerja di bandara Terminal 3 Airport, helper telah menggunakan masyarakat sekitar bandara. Dan  Akan membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat rawa rengas di terminal 3 jobsdek khusus,” demikian Awaludin. (aden bagus)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan